LEWOLEBA, mediantt.com – Beroperasinya SPBU 51 Merdeka di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, pada Minggu, 8 November 2026, membawa harapan baru bagi masyarakat di tengah persoalan kelangkaan dan panjangnya antrean bahan bakar minyak (BBM).
Juga diharapkan agar pengelolaan distribusi dan pelayanan tidak mengulang persoalan yang selama ini terjadi di sejumlah SPBU di Lembata.
Marisa Luon, warga Lewoleba, mengatakan, kehadiran SPBU 51 Merdeka diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap BBM. Ia mengaku kerap tidak kebagian bahan bakar meski telah mengantre berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari.
“Banyak SPBU yang sudah diantri, tetapi masyarakat terlalu membeludak sehingga kadang kita tidak kebagian BBM sama sekali berhari-hari,” kata Marisa setelah mengisi Pertamax di SPBU tersebut.
Ia meminta pengelola menjaga keteraturan antrean dan memberikan pelayanan secara adil. Marisa bahkan menyindir panjangnya antrean di sejumlah SPBU yang menurutnya menyerupai antrean kendaraan di Sirkuit Mandalika.
“Antreannya jangan seperti Sirkuit Mandalika ketika kita mau masuk. Kami sebagai perempuan kadang tidak dapat BBM sama sekali. Apalagi pengguna yang berjualan di jalan, mereka kadang menggunakan jeriken besar-besar. Itu juga menyusahkan masyarakat kecil,” ujarnya.
Marisa mengapresiasi pola pelayanan perdana SPBU 51 Merdeka yang menerapkan antrean bertahap lima sepeda motor. Pengisian juga dibatasi berdasarkan jenis kendaraan, yakni Rp100 ribu untuk sepeda motor besar dan Rp50 ribu untuk sepeda motor kecil. Pembelian menggunakan jeriken maupun botol tidak diperbolehkan.
Ia berharap, pola tersebut dipertahankan dan jika terbukti efektif, dapat menjadi contoh bagi SPBU lainnya di Lembata.
Sorotan serupa disampaikan Mathias Sanga Reko. Menurut dia, persoalan kelangkaan BBM tidak semata-mata berkaitan dengan pasokan, tetapi juga kemampuan tebus SPBU kepada Pertamina dan tata kelola distribusi di lapangan.
Ia mencontohkan SPBU Tanah Merah. Menurut pengamatannya, kemampuan penebusan BBM yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, ditambah lemahnya pengaturan pengisian kendaraan, membuat stok cepat habis.
“Stok yang ditebus itu Rp10 ribu, tetapi daya tebus manajemen hanya Rp5 ribu. Lima ribu itu habis dalam waktu singkat karena tidak ada alur pengisian yang bagus, misalnya pembatasan terhadap semua kendaraan yang mengisi,” kata Mathias.
Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lembata bersama pihak pengelola SPBU telah membangun kesepakatan untuk memperbaiki tata pelayanan. Pemerintah juga berencana menyurati pengelola SPBU agar menerapkan pembatasan pembelian BBM secara lebih terukur.
Usulan pengaturan tersebut meliputi sepeda motor maksimal lima liter, dengan ketentuan pembelian Pertalite Rp50 ribu dan Pertamax Rp100 ribu. Sementara kendaraan roda empat dibatasi Rp150 ribu dan kendaraan roda enam Rp250 ribu.
“Kalau itu diterapkan secara baik, kita yakin minyak tidak akan kurang,” ujarnya.
Dari pihak manajemen, staf SPBU 51 Merdeka, Sebastian Edo, mengatakan fasilitas SPBU memiliki kapasitas tampung minyak hingga 18 ton. Untuk pelayanan perdana, SPBU menerima pasokan 10 kiloliter Pertamax. Pasokan 10 kiloliter Pertalite dijadwalkan menyusul pada dini hari untuk pelayanan Senin, 9 November 2026.
Dengan demikian, SPBU 51 Merdeka untuk awal ini akan melayani dua jenis BBM, yakni Pertamax nonsubsidi dan Pertalite bersubsidi.
Edo menegaskan manajemen berkomitmen mengikuti seluruh ketentuan pemerintah dan Pertamina. Ia menyebut pelayanan BBM merupakan bagian dari tanggung jawab publik yang harus dijalankan sesuai regulasi.
“Kami tidak membandingkan dengan SPBU lainnya. Komitmen kami, sebagaimana aturan yang dibuat pemerintah, wajib dilaksanakan. Ini pelayanan publik,” katanya.
Terkait kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen tetapi tetap mengantre untuk mengisi BBM, Edo mengatakan penertibannya bukan kewenangan langsung pengelola SPBU. Meski demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi berwenang.
Manajemen juga mengaku telah mendapat arahan Pertamina agar tidak melayani pembelian menggunakan jeriken untuk mengantisipasi penimbunan BBM.
Pengoperasian perdana SPBU 51 Merdeka turut dipantau Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq bersama Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang juga Ketua Tim Satgas Pengawasan dan Pengendalian Pendistribusian BBM Subsidi Kabupaten Lembata, Apolonaris Mayan, Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Patra Niaga, Yoga Pratama, Polres Lembata, dan Satpol PP, serta perwakilan manajemen SPBU 51 Merdeka.
Kehadiran SPBU baru ini kini menjadi harapan masyarakat untuk memperbaiki distribusi BBM di Lembata. Namun, ukuran keberhasilannya tidak hanya terletak pada bertambahnya tempat pengisian, melainkan juga konsistensi pasokan, ketertiban antrean, dan pemerataan pelayanan bagi masyarakat. (Lakonawa/Prokompimkablembata)
