MAMASA – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan bahwa program intervensi desa harus menjadi titik awal bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial dan penyerahan bantuan. Program tersebut harus mampu mendorong peningkatan produksi, memperluas akses pasar, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan keluarga.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub Johni saat menghadiri kegiatan Intervensi Perangkat Daerah dan Penyerahan Bantuan kepada Masyarakat di Desa Manmas, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor, Rabu (28/10/2026) sore. Dalam kegiatan ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT bertindak sebagai perangkat daerah penanggung jawab.
Di hadapan masyarakat dan kelompok penerima bantuan, Wagub Johni mengingatkan bahwa keberhasilan program intervensi desa tidak boleh hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi harus dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat.
“Kegiatan ini tidak boleh hanya menjadi pertemuan seremonial, tidak boleh berakhir pada penyerahan bantuan, dan tidak boleh selesai ketika tenda kegiatan dibongkar. Kegiatan ini harus menjadi awal dari bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat. Harus ada keterampilan yang bertambah, usaha yang berkembang, produk yang dihasilkan, pasar yang terbuka, serta pendapatan keluarga yang meningkat,” tegasnya.
Menurut Johni, program intervensi desa merupakan bagian dari komitmen Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma dalam mempercepat pembangunan desa melalui program Dasa Cita Ayo Bangun NTT, khususnya Dasa Cita 1: ‘Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman’.
Ia menjelaskan, pembangunan ekonomi masyarakat harus diarahkan pada penciptaan aktivitas usaha yang produktif dan berkelanjutan. Bantuan pemerintah harus menjadi instrumen untuk menggerakkan usaha, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memastikan hasil produksi masyarakat terserap pasar.
“Ekonomi masyarakat tidak hidup hanya karena uang dibelanjakan. Ekonomi masyarakat hidup ketika uang terus berputar, usaha bertumbuh, produk terjual, dan semakin banyak keluarga memperoleh penghasilan,” ujarnya.
Karena itu, Wagub Johni meminta agar setiap rupiah anggaran yang digunakan dalam program intervensi desa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan juga harus mengutamakan keterlibatan pelaku usaha lokal sehingga belanja pemerintah dapat berputar di wilayah setempat dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
Kembangkan Potensi Lokal
Wagub Johni menilai Desa Manmas memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat, terutama melalui pengolahan emping, tepung umbi-umbian, dan minyak kemiri.
Menurutnya, potensi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan pengolahan hasil pertanian dalam skala sederhana, tetapi harus dikembangkan menjadi produk unggulan desa yang memiliki nilai tambah, kualitas, dan daya saing.
Pengembangan potensi tersebut diarahkan melalui pendekatan _One Village One Product_ (OVOP), yaitu mendorong setiap desa mengembangkan produk unggulan sesuai potensi dan kemampuan masyarakat setempat.
“Desa Manmas memiliki potensi yang harus kita dorong menjadi kekuatan ekonomi. Emping, tepung umbi-umbian, dan minyak kemiri harus dikembangkan agar memiliki nilai jual lebih tinggi. Kita ingin masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk yang berkualitas dan diminati pasar,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kabupaten Alor memiliki peluang pasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk lokal. Tantangannya adalah memastikan produk yang dihasilkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan konsumen, memiliki kualitas yang baik, serta dikemas secara menarik dan memenuhi standar pasar.
Untuk itu, Wagub Johni meminta perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Alor, pelaku usaha, perbankan, dan mitra pembangunan membangun kolaborasi dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat, mulai dari produksi hingga pemasaran.
“Kita punya NTT Mart dan Dekranasda yang dapat membina dan pada akhirnya ikut menyediakan pasar bagi kelompok usaha di Desa Manmas ini. Karena itu, masyarakat jangan dibiarkan bekerja sendiri. Kita harus membantu mereka meningkatkan produksi sekaligus menghubungkan produk mereka dengan pasar,” katanya.
Menurut Johni, program intervensi desa harus dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pemberian modal atau peralatan produksi, tetapi juga melalui pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, pengemasan, serta perluasan akses pemasaran.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu membangun usaha yang lebih mandiri, menciptakan peluang kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
Lima Kelompok Terima Bantuan Peralatan Produksi
Dalam kegiatan intervensi di Desa Manmas, bantuan peralatan produksi diserahkan kepada lima kelompok penerima manfaat untuk mendukung pengembangan usaha berbasis pengolahan hasil pertanian.
Bantuan yang disalurkan meliputi mesin potong keripik, mesin giling gandeng, mesin press minyak kemiri, wajan stainless berukuran besar, loyang, oven besar, kompor Hock, drum PVC, baskom stainless, papan iris, sutil besar, toples kaca, blender, serta timbangan elektronik.
Peralatan tersebut diharapkan dapat membantu kelompok usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki proses pengolahan, menjaga kualitas produk, serta menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
Namun, Wagub Johni menegaskan bahwa penyerahan bantuan harus diikuti dengan tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.
“Bantuan yang baik bukanlah bantuan yang habis digunakan, melainkan bantuan yang terus bekerja, menghasilkan produk, menambah pendapatan, dan membuka kesempatan bagi orang lain,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut bukan hadiah pribadi maupun barang untuk disimpan, melainkan amanah masyarakat yang harus dimanfaatkan secara produktif, transparan, dan bertanggung jawab.
Karena itu, Wagub meminta Bapperida Provinsi NTT, Pemerintah Desa Manmas, dan perangkat daerah terkait untuk memastikan adanya pendampingan serta monitoring secara berkelanjutan.
Pendampingan tersebut diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar digunakan, produk dapat dihasilkan secara konsisten, kualitas semakin meningkat, akses pasar berkembang, dan pendapatan kelompok usaha mengalami pertumbuhan.
“Kita tidak ingin bantuan hanya tercatat dalam laporan administrasi. Kita ingin melihat hasilnya secara nyata: peralatan digunakan, produksi meningkat, produk terjual, dan masyarakat memperoleh penghasilan. Itulah ukuran keberhasilan program ini,” ujarnya.
Pendampingan Dilanjutkan Hingga Hilirisasi Produk
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Bapperida Provinsi NTT, Johni Paut, menegaskan bahwa program intervensi desa di Manmas tidak berhenti pada penyerahan bantuan.
Menurutnya, akan ada pendampingan lanjutan, pelatihan, serta bimbingan teknis bagi kelompok penerima manfaat agar mampu mengelola peralatan, meningkatkan keterampilan produksi, memperbaiki pengemasan, dan melakukan hilirisasi potensi lokal menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan kelompok usaha dalam mengembangkan produk secara berkelanjutan sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk ke pasar di luar daerah.
Kepala Desa Manmas, Robinzon Asadama, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT atas pelaksanaan program intervensi desa tersebut.
Ia berharap bantuan yang diterima kelompok masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi UMKM dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Manmas.
Pemerintah Desa Manmas, lanjutnya, akan mendorong kelompok penerima bantuan agar menggunakan peralatan yang tersedia dengan baik sehingga program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Usulan Jalan dan Fasilitas Pendidikan
Kegiatan intervensi desa tersebut juga dilanjutkan dengan dialog interaktif antara Wakil Gubernur, Wakil Bupati Alor, dan masyarakat Desa Manmas.
Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di desa.
Salah satunya disampaikan Yakobus, yang mengusulkan perbaikan akses jalan agar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar dan produktif.
Sementara itu, Glory menyampaikan kebutuhan fasilitas penunjang pendidikan, khususnya meja dan kursi bagi siswa di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang ada di Desa Manmas. Menurutnya, sejumlah mebel sekolah yang tersedia saat ini sudah tidak layak digunakan untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wagub Johni memberikan kesempatan kepada Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, untuk menyampaikan tanggapan dan menjelaskan langkah tindak lanjut pemerintah kabupaten.
Wakil Bupati Rocky Winaryo menyatakan bahwa berbagai usulan masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Alor. Ia meminta Pemerintah Desa Manmas mendata, mencatat, dan menginventarisasi kebutuhan masyarakat, baik terkait infrastruktur jalan maupun fasilitas penunjang pendidikan.
Data dan usulan tersebut selanjutnya akan disampaikan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah agar dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan skala prioritas pembangunan daerah.
Dialog tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan intervensi desa, sehingga program pemerintah tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi produktif, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Gotong Royong Membangun Kemandirian Desa
Menutup arahannya, Wagub Johni menekankan bahwa percepatan pembangunan desa membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, masyarakat, perbankan, pelaku usaha, dan mitra pembangunan harus bekerja bersama untuk membangun ekosistem usaha yang kuat.
Ia berharap program intervensi di Desa Manmas mampu mendorong kelompok UMKM naik kelas, menciptakan lapangan kerja baru, serta membuat produk unggulan desa semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Saya berharap setelah kegiatan ini, kelompok UMKM mampu naik kelas, tercipta lapangan pekerjaan baru, serta produk Desa Manmas semakin dikenal. Mari kita jadikan Desa Manmas sebagai desa contoh bagaimana pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja bersama mengubah potensi menjadi harapan nyata,” pungkasnya.
Melalui program intervensi desa, Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong pembangunan yang berangkat dari potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pendampingan berkelanjutan, penguatan UMKM, dan perluasan akses pasar, program ini diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi desa sekaligus mempercepat terwujudnya cita-cita ‘Ayo Bangun NTT’. (*)
