KUPANG, mediantt.com – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kanisius Mau, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mempercepat proses pemberkasan administrasi dan pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang belum menyelesaikan tahapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Penegasan tersebut disampaikan Kanisius Mau saat memimpin rapat daring melalui Zoom bersama perwakilan CPNS dari masing-masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Selasa (20/10/2026) sore. Ia didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore, dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Alexander Lelan.
Rapat tersebut menjadi ruang dialog terbuka bagi para perwakilan CPNS untuk menyampaikan keluhan terkait keterlambatan proses administrasi dan pelaksanaan Latsar yang dinilai berdampak pada kepastian status kepegawaian.
Para CPNS juga mempertanyakan mengapa 40 orang rekan mereka dari angkatan yang sama telah lebih dahulu diangkat menjadi PNS, sementara sekitar 1.340 CPNS lainnya masih menunggu kepastian.
Menanggapi hal tersebut, Kanisius menjelaskan, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, telah menginstruksikan BKD Provinsi NTT untuk segera mempercepat penyelesaian pemberkasan administrasi dan pelaksanaan Latsar.
“Proses pengangkatan CPNS menjadi PNS ditargetkan paling lambat pada April 2027 sesuai TMT (Terhitung Mulai Tanggal) yang direncanakan. Namun, apabila seluruh persyaratan dan tahapan administrasi dapat diselesaikan lebih cepat, pengangkatan pada Desember 2026 akan menjadi hal yang lebih baik,” jelas Kanisius.
Karena itu, ia meminta para CPNS tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya. “Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika ada hal yang ingin diketahui atau diklarifikasi, silakan berkoordinasi langsung dengan BKD,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Yohanes Abrianto Kore, menegaskan CPNS merupakan aset penting Pemerintah Provinsi NTT. “CPNS merupakan aset penting pemerintah daerah. Karena itu, proses administrasi kepegawaian harus dilaksanakan secara profesional, setara, dan sesuai prosedur,” tegas Abrianto.
Melalui rapat tersebut, BKD Provinsi NTT berharap terbangun komunikasi yang lebih baik sekaligus memastikan aspirasi CPNS menjadi bahan evaluasi dalam mempercepat penyelesaian administrasi kepegawaian.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma untuk membangun tata kelola kepegawaian yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. (*/jdz)
