JAKARTA, mediantt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena meminta pemerintah pusat menurunkan bunga pinjaman Pemerintah Provinsi NTT kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Permintaan itu menjadi agenda utama saat ia beraudiensi dengan jajaran Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Melki bertemu Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nufransa Wira Sakti beserta jajaran di Kantor Kemenkeu, Gedung Djuanda I, Jakarta Pusat.
“Usulan pemerintah provinsi NTT adalah menurunkan bunga pinjaman dari PT SMI yang kami lakukan di masa lalu. Kami meminta agar bunganya bisa diturunkan,” kata Melki.
Menurut Melki, penurunan bunga penting untuk meringankan beban keuangan daerah sekaligus membuka ruang fiskal bagi Pemprov NTT dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selain pinjaman PT SMI, Melki juga membahas pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta kebutuhan anggaran 2027. Persoalan PPPK menjadi perhatian karena berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah.
Melki juga mengusulkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT memperoleh ruang lebih besar dalam skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Skema itu diharapkan menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk program yang berkaitan dengan kompensasi dan kepentingan masyarakat.
Ia turut menyampaikan harapan agar NTT kembali memperoleh dukungan hibah atau grant dari pemerintah pusat.
“Kami juga mendiskusikan terkait hibah atau grant yang masuk melalui pemerintah pusat dan biasanya disalurkan ke daerah-daerah. Kami berharap NTT juga bisa seperti masa lalu mendapatkan bantuan hibah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,” ujarnya.
Melki menilai, dukungan pendanaan itu penting karena kebutuhan pembangunan NTT masih membutuhkan kolaborasi dan intervensi pembiayaan dari pemerintah pusat, termasuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan perekonomian, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan itu berlangsung sebelum Melki menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, yang salah satu penerimanya adalah tokoh asal NTT, Frans Seda.
Hingga keterangan ini disampaikan, belum ada keputusan dari Kemenkeu terhadap usulan tersebut. Berbagai agenda yang dibahas masih berada pada tahap penyampaian aspirasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. (*/jdz)
