Trending Now
LATEST ARTICLES
Pemkab Lembata Buka Peluang Kerja ke Jepang Sambil Kuliah, Pendaftaran Hingga 25 Oktober
Rafael Betekeneng.
LEWOLEBA, mediantt.com – Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperluas peluang bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan tinggi dan dunia kerja internasional. Melalui penjajakan kerja sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali, pemerintah membuka kesempatan bagi anak muda Lembata untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang, melanjutkan kuliah secara daring, dan mempersiapkan diri bekerja di Jepang.
Pendaftaran calon peserta dibuka pada 16 – 25 Oktober 2026 melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Lembata. Program ini dirancang sebagai salah satu alternatif peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus perluasan akses kerja bagi lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin membangun masa depan melalui pendidikan dan pengalaman kerja internasional.
Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Lembata, Rafael Betekeneng, menjelaskan, inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut pembicaraan intensif antara Bupati Lembata dan pimpinan STIKOM Bali di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebagai tindak lanjut, perwakilan STIKOM Bali telah datang ke Lembata dan bersama Dinas Nakertrans melakukan sosialisasi kepada para pelajar di sejumlah sekolah di Kecamatan Nubatukan.
“Kuliah sambil kerja ini sangat bagus dan strategis. Anak-anak, di samping kuliah, juga bisa magang di Jepang,” kata Rafael Betekeneng kepada media usai peresmian BLKK Ile Lewotolok Nusantara, Kamis (15/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Lembata selanjutnya berencana menggelar pertemuan dengan para kepala desa se-Lembata untuk memperluas sosialisasi program. Melalui langkah ini, informasi diharapkan menjangkau generasi muda hingga ke desa-desa, sehingga kesempatan mengikuti program tidak hanya diketahui oleh mereka yang tinggal di pusat kota.
Dalam skema yang ditawarkan, peserta akan menjalani pelatihan bahasa Jepang selama enam bulan di Lembata, sembari direncanakan mengikuti perkuliahan daring melalui STIKOM Bali. Tahap persiapan ini diharapkan menjadi bekal awal sebelum peserta memasuki proses pendidikan lanjutan dan peluang kerja di Jepang.
Meski demikian, jelas Rafael, nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Lembata dan STIKOM Bali masih dalam tahap persiapan. Penandatanganan direncanakan ketika program memasuki tahapan pelatihan sesuai kesepakatan kedua pihak.
“MoU belum, kita sedang jajaki. Peserta pelatihan di sini selama enam bulan, pendidikan bahasa di sini. Nanti ketika mau dilakukan pendidikan pelatihan, baru kita penandatanganan MoU,” ujarnya.
Dalam penjajakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata berperan memberikan dukungan, bimbingan, pemantauan, dan koordinasi, sekaligus memfasilitasi proses perekrutan dan pendaftaran melalui Dinas Nakertrans. Pemerintah daerah juga memberi perhatian pada aspek keterjangkauan biaya agar peluang ini dapat diakses oleh anak muda dari berbagai latar belakang ekonomi.
Rafael mengatakan, pihaknya telah meminta STIKOM Bali mempertimbangkan kondisi ekonomi calon peserta, mengingat sebagian besar berasal dari keluarga dengan kemampuan finansial terbatas. Menurut dia, skema pembiayaan perlu dirancang agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak muda yang ingin meningkatkan pendidikan dan kompetensinya.
“Saya sudah tekankan ke STIKOM Bali bahwa berkaitan dengan dana ini coba dipikirkan juga, karena para peserta yang ikut rata-rata orang susah semua. Jadi bisa dipertimbangkan, dibantu dulu lalu dikembalikan seperti apa. Intinya, peserta harus dibantu pakai uang punya mereka (Stikom Bali) dulu,” katanya.
Karena itu, rincian biaya pendidikan, pelatihan bahasa, mekanisme bantuan, dan kemungkinan pembayaran bertahap masih perlu diperjelas bersama penyelenggara sebelum peserta mengambil keputusan. Transparansi pembiayaan menjadi bagian penting agar program benar-benar membuka kesempatan, bukan justru menambah beban keluarga.
Materi sosialisasi mencantumkan dua jalur pekerjaan di Jepang, yakni Visa Ikusei Shuro dengan penghasilan sekitar Rp18,5 juta per bulan dan Visa Tokutei Ginou dengan penghasilan sekitar Rp21,5 juta per bulan. Besaran tersebut masih perlu dikonfirmasi berdasarkan jenis pekerjaan, ketentuan kontrak, jam kerja, potongan, pajak, dan biaya hidup, termasuk apakah angka yang dicantumkan merupakan gaji kotor atau bersih.
Calon peserta juga perlu mendapatkan penjelasan resmi mengenai status program magang atau pekerjaan, perusahaan penerima, persyaratan visa, mekanisme penempatan, serta perlindungan hukum selama bekerja di Jepang. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa kesempatan yang ditawarkan memiliki tahapan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persyaratan awal yang tercantum dalam materi sosialisasi meliputi kepemilikan KTP Lembata, laki-laki maupun perempuan, lulusan minimal SMA/SMK/MA atau Paket C dari semua jurusan, berusia maksimal 30 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak bertato. Program terbuka bagi pelamar yang belum menikah maupun sudah menikah.
Pendaftaran dilakukan di Kantor Dinas Nakertrans Lembata mulai Jumat, 16 Oktober, hingga 25 Oktober 2026. Masa pendaftaran masih dimungkinkan untuk diperpanjang. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Umar di nomor 0812-3745-3781 dan Rahman di nomor 0878-5917-5793.
Bagi Pemkab Lembata, penjajakan program ini merupakan bagian dari upaya memperluas pilihan masa depan generasi muda melalui peningkatan keterampilan, akses pendidikan, dan kesempatan kerja. Namun, keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan oleh keberangkatan peserta ke luar negeri, melainkan juga oleh mutu pelatihan, kepastian pendidikan, keterbukaan biaya, kejelasan kontrak, dan jaminan perlindungan pekerja.
Pemerintah diharapkan dapat terus mengawal proses persiapan bersama STIKOM Bali agar setiap tahapan memiliki dasar kerja sama yang jelas dan informasi yang transparan. Dengan persiapan yang matang, peluang bekerja di Jepang sambil kuliah dapat menjadi jalan bagi generasi muda Lembata untuk meningkatkan kompetensi, memperluas pengalaman, dan membangun masa depan yang lebih baik.
(Lakonawa/Prokompimkablembata)
Wawali Serena Ajak Warga Lawan TBC dan Kanker Serviks: Jangan Malu Periksa, TBC Bisa Sembuh!
Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, mengajak seluruh warga untuk tidak malu dan tidak takut memeriksakan diri. Pemkot Kupang kini gencar melakukan skrining TBC dan vaksinasi HPV gratis untuk mencegah kanker serviks demi mewujudkan perempuan sehat dan berdaya.
KUPANG, mediantt.com – Pemerintah Kota Kupang memperkuat upaya pemberantasan tuberkulosis (TBC) melalui kolaborasi lintas sektor bersama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Komunitas Relawan Indonesia Sejahtera (KRIS), dan berbagai mitra kesehatan. Selain deteksi dini TBC, kolaborasi ini juga memberi perhatian pada kesehatan perempuan melalui skrining kanker payudara dan pencegahan kanker serviks.
Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, menegaskan pemberantasan TBC membutuhkan keterlibatan semua pihak, bukan hanya tenaga kesehatan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Kesehatan Masyarakat untuk Pemberantasan TBC di RSUD SK Lerik Kota Kupang, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum KOWANI, Nanny Hadi Tjahjanto, perwakilan organisasi kesehatan dan perempuan, akademisi, tenaga kesehatan, pimpinan perangkat daerah Kota Kupang, kepala UPTD Puskesmas se-Kota Kupang, serta sejumlah mitra pelayanan masyarakat.
Serena menjelaskan, Pemkot Kupang terus mendorong skrining untuk menemukan kasus TBC sedini mungkin. Hingga saat ini, skrining telah menjangkau sekitar 4.800 orang dan menemukan 230 kasus. Pemerintah menargetkan jangkauan skrining meningkat menjadi 7.100 orang hingga akhir November 2026.
Menurut Wawali, capaian tersebut perlu diikuti kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ketika mengalami gejala TBC, menjalani pengobatan secara teratur, serta mendukung pasien agar dapat menyelesaikan pengobatannya.
“TBC bisa dicegah, diobati, dan disembuhkan. Karena itu, kita perlu melakukan deteksi dini dan memastikan pengobatan dijalani secara teratur sampai tuntas,” ujarnya.
Ia menegaskan, TBC tidak boleh menjadi alasan untuk mengucilkan seseorang. Dukungan keluarga dan lingkungan sangat dibutuhkan agar pasien tidak takut atau malu memeriksakan diri dan tetap disiplin mengikuti pengobatan.
Serena menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi Pemkot Kupang bersama KRIS dan KOWANI untuk memperluas dukungan terhadap kesehatan masyarakat, terutama perempuan. Selain edukasi dan deteksi dini, kegiatan tersebut mencakup pemberian suplemen tambahan bagi pasien TBC serta skrining kanker payudara.
“Pemerintah sendiri sudah memiliki program penanganan TBC, sementara suplemen yang diberikan ini merupakan tambahan untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh,” jelas Serena.
Ketua Umum KOWANI, Nanny Hadi Tjahjanto, mengapresiasi perhatian Pemkot Kupang terhadap kesehatan masyarakat, khususnya perempuan. Ia berharap kerja sama yang terbangun dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan TBC sekaligus mendorong keberlanjutan program kesehatan perempuan.
Nanny menjelaskan, dukungan suplemen diharapkan dapat membantu menjaga stamina pasien selama menjalani pengobatan. Namun, ia mengingatkan suplemen bukan pengganti obat dan pasien harus tetap mengikuti pengobatan sesuai ketentuan tenaga kesehatan hingga tuntas.
“KOWANI merupakan organisasi penggerak. Kami tidak bisa bekerja sendiri, tetapi bisa membangun harmonisasi dan kolaborasi dengan pemerintah serta berbagai pihak untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain penanganan TBC, Nanny menyoroti program pembagian pembalut gratis bagi perempuan dari keluarga kurang mampu dan vaksinasi HPV gratis untuk mencegah kanker serviks yang dijalankan Pemkot Kupang.
“Saya melihat Pemerintah Kota Kupang memiliki perhatian yang besar terhadap kesehatan perempuan. Program pembagian pembalut gratis ini luar biasa. Kebutuhan tersebut sangat penting, terutama bagi perempuan dari keluarga kurang mampu,” ungkapnya.
Menurut Nanny, pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan perempuan turut mendukung keberlanjutan pendidikan anak perempuan. Ia juga membuka peluang kerja sama lanjutan agar praktik baik program kesehatan perempuan di Kota Kupang dapat dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Nanny berharap Kota Kupang dapat memperkuat gerakan pemberantasan TBC melalui kerja bersama pemerintah, organisasi perempuan, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat.
“Kita berharap melalui kolaborasi ini, tidak ada lagi masyarakat yang menderita TBC di Kota Kupang. Kita harus membangun budaya hidup bersih dan tidak mengucilkan orang yang sakit, sehingga mereka merasa nyaman untuk berobat,” katanya.
Ia turut mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi HPV gratis sebagai bagian dari upaya pencegahan kanker serviks dan mendorong agar perhatian terhadap kesehatan perempuan terus diperkuat melalui program berkelanjutan.
“Perempuan sehat, perempuan berdaya, dan perempuan akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Karena itu, kesehatan perempuan harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya. (jdz)
Perkuat Ekosistem Keuangan Daerah, Bank NTT Gandeng Alfamart Hadirkan Cash Pick-up Service di NTT
JAKARTA, mediantt.com – Bank NTT terus memperkuat Ekosistem Keuangan Daerah lewat kolaborasi strategis. Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk Layanan Jasa Perbankan Cash Pick-up Service Alfamart di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penandatanganan PKS tersebut dilakukan di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Langkah ini menjadi komitmen nyata Bank NTT dalam menghadirkan solusi transaksi perbankan yang aman, cepat, dan andal demi mendukung operasional mitra usaha serta menggerakkan roda perekonomian di NTT.
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, mengatakan, kolaborasi dengan Alfamart merupakan bagian dari strategi Bank NTT untuk memperluas jangkauan layanan perbankan yang adaptif terhadap kebutuhan mitra usaha dan masyarakat.
“Kerja sama ini adalah wujud komitmen Bank NTT untuk menghadirkan layanan perbankan yang aman, cepat, dan andal. Melalui Cash Pick-up Service, kami mendukung kelancaran operasional Alfamart di NTT sekaligus memperkuat ekosistem keuangan daerah,” ujar Charlie Paulus.
Menurut dia, sebagai bank pembangunan daerah, Bank NTT terus membuka ruang kolaborasi strategis dengan berbagai mitra untuk mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di NTT.
“Bank NTT akan terus berinovasi dan berkolaborasi untuk memberikan nilai tambah bagi mitra usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat NTT,” tambahnya.
Melalui layanan Cash Pick-up Service ini, Bank NTT akan memberikan dukungan layanan pengambilan dan penyetoran uang tunai dari gerai-gerai Alfamart di NTT secara terjadwal, aman, dan terintegrasi dengan sistem perbankan Bank NTT.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi bagi Alfamart, tetapi juga memperkuat peran Bank NTT sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang modern dan inklusif. (jdz)
Luar Biasa! Kredit Rumput Laut di Sumba Timur Nol Macet, Bank NTT Diapresiasi ILO
JAKARTA, media-ntt.com – Portofolio kredit petani rumput laut di Desa Kaliuda, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur, mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) sebesar 0 persen. Capaian ini menjadi bukti kontribusi Bank NTT dalam pengembangan UMKM dan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat pesisir.
Atas capaian tersebut, Direktur Kredit Bank NTT, Aloysius Geong, menerima apresiasi dari International Labour Organization (ILO) atas kemitraan dan kontribusi Bank NTT dalam pelaksanaan Promise II Impact Project periode 2023–2026. Penghargaan diterima dalam kegiatan Promise II Impact Closing Event and Phase III Launch di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Aloysius menjelaskan, kontribusi Bank NTT diwujudkan melalui penyaluran pembiayaan kepada petani rumput laut di Desa Kaliuda melalui Bank NTT Capem Mangili. Pembiayaan diberikan lewat Kredit Mikro Merdeka dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung kebutuhan modal petani.
Menurutnya, rumput laut merupakan komoditas penting bagi masyarakat pesisir Sumba Timur. Dukungan pembiayaan yang tepat diharapkan membantu petani memenuhi kebutuhan produksi, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan pendapatan.
Dari sisi kualitas, portofolio kredit petani rumput laut tersebut mencatat NPL 0 persen. Capaian ini menjadi indikator positif kualitas pembayaran kredit, sekaligus menunjukkan pentingnya pengelolaan pembiayaan yang memperhatikan karakteristik usaha dan kemampuan debitur.
Aloysius menambahkan, keberlanjutan pembiayaan UMKM perlu didukung ekosistem usaha yang menyeluruh, mulai dari akses modal, proses produksi, kondisi pasar, kepastian penjualan, hingga pengelolaan keuangan yang baik.
Program Promise II Impact yang dilaksanakan ILO bersama mitra berfokus pada peningkatan akses layanan keuangan bagi UMKM, penguatan inklusi keuangan, serta pengembangan ekosistem rantai nilai komoditas produktif. Program ini juga mendukung pekerjaan layak, pertumbuhan inklusif, dan pembangunan berkelanjutan.
Aloysius mengatakan, apresiasi dari ILO menjadi momentum untuk terus memperkuat peran Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah yang mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui jaringan kantor di seluruh NTT, Bank NTT berupaya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha produktif, termasuk petani dan masyarakat pesisir. (*)
83 Pasien Sudah Terbantu, Program GADAR Pemkot Kupang Serap Rp999 Juta dari Rp3 Miliar
Antrean para pasien menunggu pelayanan di RSUD SK Lerik.
KUPANG, media-ntt.com – Kabar gembira bagi warga Kota Kupang yang mengalami kegawatdaruratan medis tetapi tidak memiliki BPJS Kesehatan. Pemerintah Kota Kupang menyiapkan anggaran Rp3 miliar melalui program Gawat Darurat (GADAR) agar warga tetap bisa dilayani terlebih dahulu tanpa terkendala biaya.
Direktur RSUD S.K. Lerik, dr. Maria Veronica Ivonny Dondao Ray, mengatakan, program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan medis segera, tetapi terkendala biaya maupun kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurut Ivonny, pasien yang tiba di Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap mendapatkan penanganan medis terlebih dahulu. Petugas rumah sakit kemudian melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan pasien memenuhi persyaratan program.
“Pasien datang dengan kondisi darurat, kami layani terlebih dahulu. Setelah itu, baru dipastikan apakah yang bersangkutan merupakan warga Kota Kupang dan memenuhi persyaratan administrasi,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).
Pemerintah Kota Kupang menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mendukung program tersebut. Hingga Oktober 2026, sebanyak 83 pasien telah mendapatkan pelayanan melalui program GADAR dengan realisasi anggaran mencapai sekitar Rp999 juta.
“Realisasi anggaran program GADAR telah mencapai sekitar 33,3 persen dari total alokasi Rp3 miliar. Sementara itu, anggaran yang belum terserap mencapai sekitar Rp2,001 miliar atau 66,7 persen,” ujarnya.
Ivonny mengatakan keberadaan GADAR menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi warga yang membutuhkan pertolongan medis dalam situasi darurat.
Meski demikian, rumah sakit masih menghadapi kendala berupa warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dokumen tersebut diperlukan untuk proses verifikasi penerima manfaat program. Selain dokumen kependudukan, pasien juga perlu melengkapi surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
Ivonny mengapresiasi Pemerintah Kota Kupang yang telah menghadirkan program GADAR sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ia berharap program tersebut dapat terus membantu warga yang membutuhkan penanganan darurat, terutama mereka yang terkendala biaya dan jaminan kesehatan. (*)
Golkar Kembali Salurkan Bantuan Kasih untuk Korban Gempa Flores dan Sumba
MAUMERE, medianrt.com – Partai Golkar kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga di wilayah Flores dan Sumba.
Penyerahan secara simbolis berlangsung di Maumere, Kabupaten Sikka, pada Selasa (13/10/2026). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di sembilan kabupaten yang dilanda bencana.
Aksi kemanusiaan ini merupakan kelanjutan dari upaya Partai Golkar membantu warga terdampak gempa Flores. Pada September 2026 lalu, partai tersebut telah menyalurkan obat-obatan, ambulans, serta bahan makanan dan minuman.
Bendahara Umum DPD Partai Golkar NTT, Restu Herdani Baptista Dupe, mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian partai terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana.
Menurut Restu, dukungan kemanusiaan itu berasal dari pengurus DPP Partai Golkar dan anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.
“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Partai Golkar kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur,” ujar Restu.
Ia berharap, bingkisan kasih tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus membantu memenuhi kebutuhan mereka selama masa pemulihan.
“Partai Golkar ingin hadir bersama masyarakat, terutama ketika mereka menghadapi situasi sulit akibat bencana,” katanya.
Restu juga berharap dukungan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi penyemangat untuk bangkit serta kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ketua Satgas Peduli Bencana Partai Golkar NTT, Ferdinandus Naga, menambahkan bahwa penyaluran bantuan menyasar masyarakat yang masih membutuhkan dukungan selama proses pemulihan, termasuk warga Kabupaten Sumba Barat Daya yang beberapa waktu lalu turut dilanda gempa.
“Semoga ini dapat diterima oleh semua masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan bermanfaat bagi semua orang di sekitarnya,” kata Ferdinandus, yang akrab disapa Edi. (*/ab)
Kabar Gembira! RSUD SK Lerik Siapkan Layanan Kateterisasi Jantung dan Kemoterapi Kanker di 2027
Direktur RSUD SK Lerik, dr. Maria Veronica Ivonny Dondao Ray.
KUPANG, media-ntt.com – RSUD SK Lerik Kota Kupang menargetkan pelayanan kateterisasi jantung atau catheterization laboratory (Cath Lab) dan kemoterapi bagi pasien kanker dapat beroperasi pada 2027.
Hal itu disampaikan Direktur RSUD SK Lerik, dr. Maria Veronica Ivonny Dondao Ray, kepada wartawan di Kupang, Selasa (13/10/2026).
Ia menjelaskan, persiapan kedua layanan sedang berlangsung, mulai dari kesiapan ruangan, sumber daya manusia (SDM), hingga pemenuhan peralatan medis.
Untuk layanan Cath Lab, rumah sakit telah memiliki dokter spesialis jantung, yakni dr. Akbar. Ruangan pelayanan juga telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Kesehatan.
“Untuk Cath Lab, ruangannya sudah berproses dan kemarin Kementerian Kesehatan juga datang melakukan evaluasi. Kami memperkirakan sekitar Maret hingga April 2027 sudah bisa mulai beroperasi,” ujarnya.
Selain layanan jantung, jelas dia, RSUD SK Lerik juga menyiapkan pelayanan kemoterapi bagi pasien kanker. Ketersediaan dokter spesialis menjadi salah satu modal, sementara rumah sakit masih menunggu pemenuhan peralatan dari Kementerian Kesehatan.
Ia berharap kehadiran kedua layanan ini dapat memperluas akses masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya terhadap pelayanan kesehatan spesialistik.
“Dengan demikian, pasien yang membutuhkan penanganan penyakit jantung maupun kanker diharapkan memiliki lebih banyak pilihan pelayanan di RSUD SK Lerik,” terangnya. (jdz)
Distribusi BBM di Kota Kupang Kembali Normal, Satpol PP Pantau Semua SPBU
KUPANG, media-ntt.com – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan dalam beberapa hari terakhir akibat keterlambatan pengiriman dari Balikpapan. Pemerintah Kota Kupang mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu mengatur antrean kendaraan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Kepala Satpol PP Kota Kupang, Rudi Abubakar, mengatakan, pengerahan personel tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, guna memastikan antrean kendaraan di SPBU dapat terkendali.
“Memang kami diperintahkan oleh Bapak Wali Kota Kupang untuk membantu mengatur antrean BBM di Kota Kupang,” kata Rudi saat ditemui di salah satu SPBU di Jalan Air Tari, Selasa (13/10/2026).
Menurut Rudi, kondisi antrean di sejumlah SPBU mulai berangsur normal seiring masuknya pasokan BBM. Bahkan, berdasarkan pantauannya di SPBU Jalan El Tari, antrean kendaraan sudah tidak terlihat seperti beberapa hari sebelumnya.
Ia menjelaskan, kelangkaan BBM yang terjadi sebelumnya dipicu keterlambatan pasokan dari kilang di Balikpapan. Pengiriman yang seharusnya tiba pada Jumat baru sampai di Kupang pada Sabtu.
Meski demikian, distribusi BBM ke SPBU di Kota Kupang telah dimulai sejak Minggu. Untuk Kota Kupang juga memperoleh tambahan kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kuota yang seharusnya 200 kiloliter (KL) menjadi 300 KL,” ujarnya.
Rudi menyebutkan, distribusi BBM ke 15 SPBU di Kota Kupang sudah berlangsung hingga sekitar pukul 18.00 – 19.00 WITA pada hari Senin, 12 Oktober 2026. Dengan masuknya pasokan dan penambahan kuota, antrean kendaraan diharapkan terus berkurang dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
Di sisi lain, Satpol PP Kota Kupang menurunkan dua regu personel untuk membantu pengaturan antrean di sejumlah SPBU. Personel tersebut disebar ke berbagai titik, termasuk dari wilayah Lasiana menuju lokasi pemantauan lainnya.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban di area SPBU sekaligus membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat selama proses distribusi BBM berlangsung.
Rudi juga menyampaikan apresiasi dari Pemerintah Kota Kupang kepada Pertamina atas respons terhadap kendala pasokan yang sempat memicu antrean panjang.
“Pemerintah Kota Kupang berterima kasih kepada Pertamina yang merespons ini dengan baik,” katanya.
Pemerintah Kota Kupang berharap normalisasi pasokan dan pengaturan antrean oleh petugas dapat memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi serta mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di SPBU.
Rudi jg menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik, karena suply BBM sudah kembali. “Kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik, suply BBM sudah kembali normal,” katanya.” (*)
Meski demikian, distribusi BBM ke SPBU di Kota Kupang telah dimulai sejak Minggu. Untuk Kota Kupang juga memperoleh tambahan kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kuota yang seharusnya 200 kiloliter (KL) menjadi 300 KL,” ujarnya.
Rudi menyebutkan, distribusi BBM ke 15 SPBU di Kota Kupang sudah berlangsung hingga sekitar pukul 18.00 – 19.00 WITA pada hari Senin, 12 Oktober 2026. Dengan masuknya pasokan dan penambahan kuota, antrean kendaraan diharapkan terus berkurang dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.
Di sisi lain, Satpol PP Kota Kupang menurunkan dua regu personel untuk membantu pengaturan antrean di sejumlah SPBU. Personel tersebut disebar ke berbagai titik, termasuk dari wilayah Lasiana menuju lokasi pemantauan lainnya.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban di area SPBU sekaligus membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat selama proses distribusi BBM berlangsung.
Rudi juga menyampaikan apresiasi dari Pemerintah Kota Kupang kepada Pertamina atas respons terhadap kendala pasokan yang sempat memicu antrean panjang.
“Pemerintah Kota Kupang berterima kasih kepada Pertamina yang merespons ini dengan baik,” katanya.
Pemerintah Kota Kupang berharap normalisasi pasokan dan pengaturan antrean oleh petugas dapat memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi serta mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di SPBU.
Rudi jg menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik, karena suply BBM sudah kembali. “Kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik, suply BBM sudah kembali normal,” katanya.” (*) Kado HUT ke-27 Lembata, RSUD Lewoleba Siapkan Layanan Cuci Darah, Target Operasi Februari 2027
Bupati Kanis dan Wabup Nasir meninjau ruangan Cuci Darah di RSUD Lewoleba.
LEWOLEBA, media-ntt.com – Akses layanan cuci darah di Kabupaten Lembata mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Lembata bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba tengah menyiapkan instalasi hemodialisis untuk mengurangi ketergantungan pasien terhadap rumah sakit di luar daerah, termasuk di Kupang. Layanan ini ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2027.
Kehadiran fasilitas tersebut menjadi salah satu agenda pengembangan pelayanan kesehatan yang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Lembata menjelang dan pada momentum peringatan HUT ke-27 Kabupaten Lembata, 12 Oktober 2026. Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq bersama Wakil Bupati H. Muhamad Nasir, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lembata Ursula Surat Bayo Tuaq, dan Plt. Kadis Kesehatan meninjau langsung kesiapan fasilitas hemodialisis di RSUD Lewoleba, Senin, 12 Oktober 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan layanan kesehatan daerah sebagaimana diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lembata 2025–2029. Namun, menghadirkan layanan cuci darah tidak cukup hanya dengan menyediakan peralatan.
Kesiapan tenaga medis, ruang pelayanan, standar keselamatan pasien, serta perizinan dan kerja sama pembiayaan menjadi sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum layanan dibuka.
Sebelumnya, pada 6 Agustus 2026, Pemkab Lembata menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT Internusa Jaya Raya untuk pengadaan peralatan hemodialisis. Penandatanganan dilakukan Bupati Kanisius Tuaq bersama perwakilan perusahaan dan dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
Kerja sama tersebut ditempuh melalui skema kerja sama operasional (KSO), mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan investasi untuk mengoperasikan layanan dengan standar khusus. Melalui skema ini, pihak ketiga diharapkan membantu penyediaan peralatan dan penyiapan fasilitas, sementara rumah sakit mempersiapkan sumber daya manusia serta kebutuhan teknis lainnya.
Direktur RSUD Lewoleba, drg. Yoseph Freinademets Paun, mengatakan, pelayanan hemodialisis memiliki karakteristik berbeda dari layanan rumah sakit pada umumnya. Karena itu, pihaknya memilih menjalani tahapan persiapan secara bertahap agar pembukaan layanan tidak mengabaikan aspek medis, teknis, maupun hukum.
“Proses hemodialisa itu tidak seperti pelayanan lainnya di RSUD. Dia memiliki spesifikasi dan karakteristik yang berbeda,” kata Yoseph.
Menurut dia, RSUD Lewoleba sedang mempersiapkan tenaga kesehatan yang akan menangani pasien cuci darah. Dua perawat telah masuk dalam agenda pelatihan khusus, masing-masing melalui program pelatihan di RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta, dan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
“Sekarang kami berproses untuk mengirim tenaga, baik perawat maupun dokter, untuk mengikuti pelatihan hemodialisa. Untuk sementara, yang sudah memiliki jadwal itu dua perawat,” ujarnya.
Selain tenaga kesehatan, rumah sakit juga menyiapkan ruang pelayanan. Gedung bekas instalasi ICU direncanakan menjadi lokasi hemodialisis, tetapi perlu ditata ulang sesuai ketentuan teknis dan standar pelayanan yang berlaku. RSUD juga masih mendalami pembagian tanggung jawab dengan mitra kerja sama sebelum layanan tersebut dapat dioperasikan.
Yoseph menegaskan, pembukaan layanan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Setelah kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia terpenuhi, rumah sakit akan mengurus tahapan pengajuan pelayanan kepada BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pelayanan ini spesifik dan tidak serta-merta dibuka. Kita berproses sampai semua sumber daya manusia siap, termasuk dokter penyakit dalam. Setelah itu, kita mengajukan pembukaan pelayanan ke BPJS Kesehatan,” katanya.
Bagi pasien dengan penyakit ginjal yang membutuhkan hemodialisis secara rutin, ketersediaan layanan di Lewoleba berpotensi mengurangi beban perjalanan ke luar daerah. Selama ini, rujukan ke rumah sakit di Kupang dapat menambah biaya transportasi, akomodasi, serta beban fisik dan psikologis pasien maupun keluarga.
Hemodialisis merupakan terapi yang membantu menggantikan sebagian fungsi ginjal dengan menyaring limbah metabolisme dan mengendalikan kelebihan cairan dalam darah. Bagi pasien yang memerlukan terapi berkala, akses layanan yang lebih dekat dapat membantu kesinambungan pengobatan.
Dalam kondisi tertentu, ketersediaan fasilitas ini juga berpotensi memperkuat kemampuan rumah sakit menangani pasien yang membutuhkan terapi pengganti ginjal, sepanjang didukung tenaga dan sarana yang memadai.
Meski demikian, manfaat tersebut baru dapat dirasakan apabila instalasi beroperasi sesuai standar dan mampu menjamin keberlanjutan pelayanan. Ketersediaan tenaga terlatih, pemeliharaan mesin, kualitas air untuk dialisis, pengendalian infeksi, pasokan bahan medis, serta kepastian pembiayaan menjadi bagian penting dari kesiapan operasional.
Dokter Yoseph berharap masyarakat dan pemerintah daerah terus memberikan dukungan agar seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan. Menurut dia, pengembangan layanan hemodialisis membutuhkan koordinasi lintas pihak dan komitmen berkelanjutan, bukan sekadar pengadaan peralatan.
Selain menyiapkan layanan cuci darah, Pemkab Lembata juga sedang mendorong operasional penuh laboratorium kesehatan hewan untuk mendukung pemeriksaan, diagnosis, dan pengendalian penyakit hewan serta menjaga keamanan pangan asal hewan. Kedua upaya tersebut berada pada bidang pelayanan yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan penguatan kapasitas layanan di daerah.
Pada usia ke-27, tantangan bagi Lembata bukan hanya menghadirkan fasilitas baru, melainkan memastikan fasilitas tersebut benar-benar berfungsi dan menjawab kebutuhan masyarakat. (Lakonawa/Prokompimkablembata)


